OJK Sesalkan Cara BPSK Batubara Tangani Sengketa Keuangan

Bogor – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan Kementeriaan Perdagangan menanggapi keluhan Lembaga Jasa Keuangan terhadap BPSK Batubara yang menangani pengaduan konsumen keuangan. “OJK mendapat surat dari Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag yang menginformasikan teguran terhadap BPSK Batubara dan meminta info dari OJK jika setelah surat tersebut BPSK Batubara masih melakukan penyelesaian sengketa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan,” ujar Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo saat lokakarya wartawan di Bogor, Sabtu (12/11). OJK menekankan bahwa BPSK bisa melakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan wilayah kerja BPSK dan mematuhi UU Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menperindag No.350/MPP/KEP/12/2001 yang diantaranya mempersyaratkan persetujuan konsumen dengan lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan sengketa di luar yang sudah diperjanjikan di awal saat tanda tangan perjanjian (kredit, kartu kredit, KTA, pembiayaan/leasing, polis) atau formulir pemanfaatan produk maupun layanan keuangan (tabungan, deposito). “OJK pelajari pembatalan keputusan BPSK oleh Pengadilan dan MA ternyata disebabkan tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu. Hal ini karena terkandung maksud kaitannya juga dengan pasal 1338 KUHPerdata,” tegas Anto. Dengan demikian, pembatalan atas tidak proper-nya BPSK beracara merugikan baik konsumen maupun lembaga jasa keuangan karena sengketa tidak terselesaikan dan merugikan secara finansial. OJK mendata sengketa yang ditangani BPSK seluruh Indonesia ( 32 kabupaten/kota) per Agustus 2016 sebanyak 493 kasus dari sebesar itu sekitar 48% atau 235 kasus ditangani oleh BPSK Batubara. Hal ini menunjukan ada masalah karena ternyata permasalahan konsumen yang ditangani beberapa diantaranya sudah diluar kabupaten Batubara. Lebih lanjut, kepada konsumen keuangan yang mengalami permasalahan dengan lembaga jasa keuangan diatur bahwa pertama kali pengaduan disampaikan ke lembaga jasa keuangan. OJK mewajibkan lembaga tersebut menangani pengaduan tersebut. Jika tidak sepakat maka konsumen bisa mengadukan ke OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang sama kewenangan dengan BPSK yang diatur oleh UU Perlindungan Konsumen. “Perbedaannya LAPS diawasi oleh OJK agar obyektif dan independen, kemudian proses yang dilakukan melalui mediasi, ajudikasi dan arbitrase yg tersertifikasi dan paham dg bisnis keuangan,” jelas Anto seraya menambahkan, ada 6 LAPS di sektor jasa keuangan yaitu BMAI (asuransi), BAPMI (Pasar Modal), LAPSPI (Perbankan), BMPPVI (Pembiayaan, Pegadaian, Modal Ventura) BMDP ( Dana Pensiun), BMPPI (Pers.Penjaminan). Lona Olavia/MER Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu