Isi Pasal 33 UUD 1945 Harus Dilaksanakan secara Nyata

pt solid gold berjangka Simposium Nasional Sistem Perekonomian Nasional yang diadakan oleh MPR dengan 9 butir rekomendasi seharusnya tidak berhenti pada wacana. Butir-butir yang dihasilkan itu telah diketahui oleh pemerintah dan rakyat Indonesia sebagai suatu masalah utama tidak tercapainya kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia.

Yang paling penting adalah bagaimana isi pasal 33 UUD 1945 dilaksanakan secara nyata. Selain itu, perlu juga dicari strategi yang tepat untuk meluruskan kembali praktik-praktik yang menyimpang dari amanat UUD 1945 itu.

Hal itu ditegaskan oleh Tim Ahli Ekonomi Indonesia Raya Incorporated (IRI) Prof DR Munawar Ismail DEA dari Universitas Brawijaya dan DR Agus Trihatmoko MBA MM dari Universitas Surakarta di Jakarta, Kamis (13/7). Sebelumnya, mereka mewakili Tim Ahli Ekonomi IRI dari 14 perguruan tinggi seluruh Indonesia untuk hadir dalam simposium nasional yang berjudul “Sistem Perekonomian Nasional untuk Menwujudkan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD 1945” yang digelar MPR di Jakarta, Rabu (12/7).

IRI adalah konsep baru pemerataan kemakmuran berdasarkan UUD 1945 melalui perkawinan antara pemerintah pusat (BUMN) dan pemerintah daerah (BUMD, baik provinsi ataupun kabupaten) di suatu sumber ekonomi. Perkawinan itu melibatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah (BUMD provinsi dan kabupaten) seluruh Indonesia.

Konsep IRI diusulkan oleh Ketua Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) AM Putut Prabantoro dan saat ini sudah berada di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan diyakini dapat diimplementasikan. pt solid gold berjangka

Menurut Munawar, materi yang dibahas dalam simposium tidak ada yang baru. Yang diperlukan oleh bangsa dan rakyat Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945 direalisasikan, termasuk di dalamnya adalah menganulir UU atau peraturan pelaksana yang tidak sesuai dengan semangat UUD 1945.

“Sebagai contoh, bagaimana rakyat dan daerah juga dilibatkan dalam pembangunan nasional, tidak hanya BUMN, tetapi juga BUMD atau BUMDes, misalnya dalam pengelolaan SDA termasuk migas. Tanpa melibatkan rakyat dalam pengelolaan SDA, kemakmuran hanya milik para pemodal. Padahal, kalau pemerintah, BUMD, dan BUMN menguasai SDA, artinya secara tidak langsung Indonesia memegang kendali atas sumber perekonomian lain mengingat energi merupakan sumber ekonomi strategis,” ujar Munawar.

Dikatakan, kesenjangan atau ketimpangan ekonomi di Indonesia terjadi karena seluruh sumber ekonomi, baik strategis atau bukan, tidak dikuasai oleh negara. Sehingga, yang menjadi pertanyaan, solusi terbaik bagaimana yang dapat digunakan untuk mengembalikan kedaulatan negara atas sumber-sumber ekonominya terutama yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Solusi itu yang kemudian akan menjadi cara mengatasi ketimpangan dan kesenjangan kesejahteraan. Selain itu, kata Munawar, untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama tersebut, undang-undang yang mengatur tata kelola sumber daya alam, seperti UU Migas dan UU Minerba, serta undang-undang yang mengatur pengelolaannya, seperti UU BUMN dan UU APBN, harus mengejawantahkan peran seluruh elemen bangsa, baik pusat maupun darah, seperti kepemilikan saham suatu sumber ekonomi oleh BUMN dan BUMD.

Peran serta itu harus dalam bentuk nyata, sehingga pembangunan good corporate governance (GCG) dan kemampuan SDM juga harus dikembangkan. Dengan demikian, daerah bukan sebagai penonton, apalagi alat, segelintir orang yang memiliki modal besar.

Sementara, Agus Trihatmoko menyoroti UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang sama sekali bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Pasal 22 UU Penanaman modal itu menjelaskan bahwa pembuat undang-undang membiarkan negara Indonesia dijajah kembali.

“Bayangkan, hak guna usaha dapat sampai 180 tahun, hak guna bangunan sampai 160 tahun, dan hak pakai bisa sampai 140 tahun. Ini artinya menjual negara. UU PenanamanModal ini seharusnya dianulir, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Sekalipun sudah ada keputusan MK terkait dengan pasal ini, namun substansinya tidak hilang,” ujar Agus.

Dijelaskan, seharusnya pemerintah dan DPR bersama-sama meninjau kembali dan sekaligus memperbaiki tidak sinkronnya antara UU pelaksana dan UUD 1945. Ketimpangan kesejahteraan dan ekonomi di Indonesia terjadi karena berawal dari peraturan yang tidak melaksanakan amanat dan bahkan bertentangan dengan jiwa UUD 1945.

Ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan usaha bersama dan berasas kekeluargaan, menurut Agus, sudah jelas makna dan sangat mudah penerjemahannya. Hal yang sama juga terjadi pada frasa “cabang-cabang produk yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Konteks cabang-cabang produksi, seperti sembako dan listrik, yang kemudian harus diartikan secara luas tetapi pada intinya harus dikuasai negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *